Langkah Ardiansyah Sulaiman terhenti ketika seorang jurnalis mendekat setelah salat Ashar. Sinar senja memanjang di halaman kantor, seperti ikut membingkai percakapan sore itu. Penolakan bantuan motor oleh Forum RT Singa Geweh yang ramai diberitakan, justru ia artikan sebaliknya: bukan menolak, tapi meminta dipercepat. Tafsir yang bertolak belakang dari apa yang terbaca di lapangan.

“Penolakan itu bukan karena menolak programnya, tetapi karena mereka ingin percepatan,” ujarnya, mematahkan anggapan bahwa masyarakat benar-benar menolak bantuan motor operasional bagi RT belum lama ini.

Di hadapan para jurnalis, Ardiansyah menyebut program tetap berjalan meski tak bisa dipaksa terburu-buru. Ia kemudian memaparkan alasan yang tidak semua orang lihat. Anggaran daerah baru saja diguncang pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), sementara Transfer Dana Formula (TDF) pada akhir 2024 tak terealisasi seperti rencana. Pemerintah harus merombak sistem, menunda, lalu menata ulang.

“TDF kita tidak kita realisasikan Desember 2024, itu yang membuat harus ada penyesuaian 2025 sampai perubahan,” katanya.

Ia mengakui ada desa dan kelurahan yang belum tersentuh tuntas. Sekitar tujuh sampai delapan desa diproyeksikan rampung di 2026. Untuk kelurahan hanya tersisa dua, namun tetap menunggu kesiapan administrasi dan teknis sebelum sepenuhnya dilepas.

“Kelurahan tinggal dua. Sisa delapan mungkin akan diberikan jika mereka siap. Kalau belum, mungkin dititip dulu ke kelurahan lain,” tambahnya.

Di atas kertas semuanya terlihat terencana, tetapi di lapangan cerita berbeda. Pemerintah bicara terkait mekanisme dan keuangan sedangkan di Kelurahan Singa Geweh gelombang penolakan justru membesar. Para ketua RT berkumpul, berdiskusi dengan nada meninggi, mereka sepakat menolak seluruh bantuan motor operasional yang sebelumnya direncanakan sebagai program unggulan bupati.

Bukan bentuk motornya yang dipersoalkan. Bukan pula manfaatnya. Yang mereka tolak adalah rasa perlakuan tak setara.

Terlihat dari berita yang diterbitkan oleh Kaltimpost.id yang menyebutkan, Forum RT Kelurahan Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan, Kutai Timur (Kutim) menyatakan menolak program bantuan motor operasional.

Program ini merupakan salah satu dari 50 program unggulan Bupati Kutai Timur, berupa pemberian bantuan motor bagi setiap ketua RT.

Penolakan tersebut bukan terkait bentuk bantuannya, melainkan sistem distribusinya yang dinilai tidak adil.

Ketua Forum RT Singa Geweh, Chalvin S. Mangera, menyebut kelurahannya seakan dikesampingkan. Berbeda dengan Kelurahan Teluk Lingga yang lebih dulu mendapat bantuan untuk setiap ketua RT-nya yang berjumlah 56 pada Rabu (3/12).

“Itu kan program bupati yang harusnya direalisasikan secara adil, arif, dan bijaksana kepada sasarannya yang dituju,” ujar Chalvin, Kamis (4/12).

Dari total 35 RT di Singa Geweh, hanya delapan unit yang dialokasikan untuk tahun anggaran 2025. Itu pun disebut sebagai sisa pembagian dari Kelurahan Teluk Lingga. Sementara 27 unit lainnya baru dianggarkan pada 2026.

Menurut Chalvin, kondisi tersebut memicu ketidakpuasan karena dua kelurahan memiliki status administrasi yang sama, namun mendapat perlakuan berbeda.

“Kami mengambil kesimpulan bahwa kebijakan itu adalah kebijakan tidak adil. Kami semacam disepelekan,” tuturnya.

Forum RT Singa Geweh kemudian menggelar rapat internal dan sepakat menolak seluruh alokasi bantuan, baik delapan motor tahun ini maupun rencana pembagian tahun depan.

Sebagai bentuk sikap resmi, sebanyak 35 ketua RT telah menandatangani surat keberatan yang akan dikirimkan kepada Bupati dan DPRD.

“Surat keberatannya akan kami serahkan,” kata Chalvin.

Ia berharap, seluruh kebijakan dari pemerintah harus bersifat adil dan merata. Tahun ini katanya, Kelurahan Singa Geweh mendapat perlakuan yang sama dengan Kelurahan Teluk Lingga.

“Kalau Teluk Lingga dan Singa Geweh ini sama-sama kelurahan, sistemnya sama, aturan mainnya sama,” tutupnya.

Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten belum memberikan tanggapan resmi terkait penolakan tersebut.

Bupati meminta masyarakat memahami tahapan dan penyesuaian anggaran. Forum RT menuntut kesetaraan. Dua sisi kini saling menatap, sama-sama menginginkan kebaikan, namun berdiri di jalur emosi dan argumentasi yang berbeda.

Sampai berita ini dipublikasikan, Pemkab Kutai Timur belum memberikan keterangan lanjutan atas sikap penolakan tersebut.(Is)